Sebuah koalisi pengacara dalam negeri dan luar negeri — termasuk setidaknya 20 orang yang bekerja di pemerintahan Biden — mendesak Presiden Joe Biden untuk menghentikan bantuan militer kepada Israel, dengan argumen bahwa tindakan Israel di Gaza tidak sesuai dengan hukum kemanusiaan AS dan internasional.
"Ini adalah saat di mana pemerintah AS melanggar hukum dan kebijakannya sendiri," kata seorang staf Departemen Kehakiman yang menandatangani surat tersebut dan diberikan anonimitas untuk berbicara dengan jujur tanpa risiko kehilangan pekerjaan mereka. "Pemerintahan mungkin melihat keheningan atau hanya sedikit pengunduran diri, tetapi mereka sebenarnya tidak menyadari besarnya ketidakpuasan dan ketidaksetujuan di kalangan pegawai biasa."
Mereka berencana untuk mengirim surat yang menguraikan kasus mereka kepada Jaksa Agung Merrick Garland dan penasihat umum di seluruh pemerintahan dalam beberapa hari mendatang. Dalam surat yang diperoleh oleh POLITICO, para pengacara berpendapat bahwa Israel kemungkinan melanggar undang-undang AS termasuk Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata dan Hukum Leahy serta Konvensi Jenewa yang melarang serangan yang tidak proporsional terhadap populasi sipil.
Kelompok yang menyusun surat tersebut termasuk pengacara saat ini dari Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri. Meskipun surat tersebut masih beredar untuk ditandatangani, hingga saat ini lebih dari 90 pengacara telah menandatangani, termasuk dari departemen Kehakiman, Tenaga Kerja, dan Energi, bersama dengan pengacara di Komisi Eropa dan sektor swasta.
"Hukumnya jelas dan sejalan dengan mayoritas warga Amerika yang percaya bahwa AS harus menghentikan pengiriman senjata ke Israel sampai Israel menghentikan operasi militer di Gaza," demikian bunyi surat tersebut, yang mengutip hasil jajak pendapat yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendukung Biden ingin embargo senjata diberlakukan.
Surat tersebut juga meminta Departemen Kehakiman untuk menyelidiki apakah ada warga AS yang bertugas di militer Israel yang mungkin telah melakukan kejahatan perang yang dapat diproses berdasarkan hukum AS.
